Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

Nilai-nilai Organisasi PASTI.

• PROFESIONAL
  mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama.
  
  
• AKUNTABEL
  mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.
  
  
• SINERGI
  mampu bekerjasama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
  
  
• TRANSPARAN
  mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
  
• INOVATIF
  mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreatifitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
  
  

Kode Etik Nilai PASTI.

• PROFESIONAL
  1. Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai dan berorientasi pelayanan prima;
  2. Bertutur kata dan bertindak sopan sesuai dengan norma yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan perbuatan;
  3. Berperilaku jujur, berwibawa,berdisiplin dan taat aturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai lainnya.
  
  
• AKUNTABEL
  1. Bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perilaku;
  2. Berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai namun juga melalui proses dan prosedur yang benar;
  3. Selalu melakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman.
  
  
• SINERGI
  1. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
  2. Membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis;
  3. Proaktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan unit kerja lain.
  
  
• TRANSPARAN
  1. Menyediakan informasi yang terpercaya;
  2. Melayani semua pihak tanpa diskriminasi.
  
  
• INOVATIF
  1. Memiliki inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
  2. Kreatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  3. Membuat terobosan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
  
  

Sumber : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017